mubapost.com
Selasa, 08 Februari 2022
Sekayu Muba – Sumsel, Merasa kecewa dengan Kegiatan APBD Muba TA 2022 yang belum berjalan, sehingga dikhawatirkan dapat menghambat roda perekonomian dan pembangunan, serta berdampak pada kesejahteraan masyarakat umumnya, sejumlah elemen masyarakat muba hari ini, Senin 07/02/’22 ‘menggeruduk’ atau mendatangi secara beramai-ramai Gedung DPRD Muba.
Namun Sebelumnya, Kamis 03/02/’22, mereka sudah menyurati pimpinan DPRD Muba meminta di gelarnya Rapat Dengar Pendapat atau RDP dengan agendanya antara lain :
1. Mempertanyakan SK PA/KPA, PPK, PPTK, Bendahara, dan Pengawas yang belum ada, sehingga proyek kegiatan di setiap OPD belum bisa dilaksanakan lelang atau tender.
2. Mohon DPRD meminta Pemkab Muba agar segera mengganti kepala ULP, karena terlibat dalam kasus OTT KPK terhadap Bupati Muba berapa bulan lalu.
3. Meminta DPRD Muba agar menggunakan Hak Interpelasi atas kebijakan Plt Bupati yang diduga menghambat percepatan pembangunan di Muba.
Kedatangan beberapa elemen masyarakat yang terdiri dari perwakilan berbagai asosiasi kontraktor, perwakilan beberapa LSM dan Ormas, serta beberapa awak media pun sempat hadir di gedung kebanggaan masyarakat Muba tersebut, dan disambut langsung oleh pimpinan DPRD Muba yakni Wakil ketua II, Irwin Zulyani SH, dan Wakil ketua III, Endi Susanto, SE.
Dalam pertemuan tersebut, Andip Apriansyah, SH, mewakili asosiasi kontraktor di kabupaten Muba mengatakan, pihaknya meminta agar pimpinan DPRD mendesak Plt Bupati Muba untuk segera meng-SK kan pengguna anggaran baik KPA, PA, PPK dan PPTK, dan lainnya yang menyangkut kegiatan Konstruksi di Kabupaten Muba.
“Semua pengguna anggaran tersebut belum ada SK, pak ketua. Kami menduga mereka tengah gundah gulana karena sedang ada gejolak rotasi jabatan.
Karena Adanya gejolak ini akan menghambat pembangunan di Muba, dan ini akan berdampak melukai hati masyarakat Muba, di mana jalan serta gedung yang rusak belum semuanya teratasi.
Oleh karena itu kami meminta kepada DPRD Muba agar berkordinasi dengan Pemkab Muba untuk segera meng-SK kan para pejabat pengguna anggaran, jangan sampai gejolak ini menghambat pembangunan, atau kita terlambat memulai pekerjaan dan hasilnya tidak optimal,” ujarnya penuh harap.
Sementara itu perwakilan dari Ormas dan LSM yang tergabung di FORUM KOMUNIKASI LINTAS ORGANISASI Musi Banyuasin, Satoto Waliun mengharapkan agar DPRD Muba merekomendasikan seluruh Dinas untuk tidak melibatkan honorer didalam kebijakan prinsip.
“Selain itu, karena salah satu pendapatan kita dari sektor pajak, tolong sampaikan kepada Pemkab dalam hal ini PLT Bupati Muba agar pada proses Pengadaan Barang Dan Jasa APBD Muba TA 2022 dan seterusnya, ” mengutamakan dan memprioritaskan pengusaha maupun kontraktor lokal.
Karena Selama ini kontraktor pemenang tender khususnya proyek-proyek besar selalu di dominasi pengusaha dan kontraktor dari luar kabupaten muba sehingga mengakibatkan pendapatan daerah dari sektor pajak menjadi tidak optimal.
Sebab menurut totok panggilan akrab Satoto Waliun, mengatakan bahwa salah satu cara mengatasi kemiskinan di Muba, adalah mengupayakan bagaimana mayoritas anggaran di seluruh OPD Muba itu pajaknya masuk kembali menjadi Bagian dari pendapatan daerah kabupaten Musi Banyuasin.
Untuk itu kami mohon kepada Yth Pimpinan dan Anggota DPRD agar pada kesempatan sidang paripurna mendatang untuk menyampaikan rekomendasi kepada Bupati Muba agar dapat mengeluarkan Peraturan Bupati tentang pemberdayaan dan perlindungan pengusaha dan kontraktor lokal menjadi skala prioritas pada proses pengadaan barang dan jasa pada APBD Muba TA 2022 ini ,” ujarnya berapi-api.
Menanggapi aspirasi dan masukan dari perwakilan elemen masyarakat Muba tersebut, Irwin Zulyani selaku pimpinan rapat, menyambut baik setiap ide, masukan dan pesan yang sifatnya konstruktif bagi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Muba.
“Apa yang menjadi masukan pada hari ini, menjadi bahan kami untuk mengundang pihak terkait agar menanggapi apa yang terkandung dalam beberapa poin yang sudah saudara-saudara sampaikan. Selanjutnya kami minta pada petugas agar rapat hari ini dibuatkan berita acaranya,” pungkasnya.
Komentar