MUSI BANYUASIN, SUMSEL, – Ramah anak dan sangat peduli dengan pemberdayaan perempuan, kalimat inilah yang dilontarkan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Republik Indonesia Bintang Puspayoga saat bertandang ke Kabupaten Musi Banyuasin, Rabu (9/6/2021).
Kedatangan Bintang Puspayoga bukan tanpa sebab, dirinya bersama rombongan Kementerian PPPA pada kesempatan kali ini menobatkan Kabupaten Muba yang sudah menyandang Kabupaten Layak Anak serta dibawah kepemimpinan Bupati Dr Dodi Reza Alex Noerdin Lic Econ MBA menjadi daerah pertama dan percontohan di Indonesia yang memiliki Rumah Perlindungan Pekerja Perempuan (RP3) di Sektor Perkebunan.
“Muba luar biasa, kami Kementerian PPPA salut dengan daerah ini yang sangat nyata implementasinya dalam perlindungan perempuan dan anak. Hari ini resmi, Rumah Perlindungan Pekerja Perempuan (RP3) pada sektor perkebunan pertama di Indonesia ada di Kabupaten Muba,” ungkapnya di sela Peresmian Pilot Project Rumah Perlindungan Pekerja Perempuan (RP3) Sektor Perkebunan dan Daycare Ramah Anak Taman Asuh Gembira (TARA) di PT. Hindoli Kecamatan Sungai Lilin.
Dikatakan, para pekerja, khususnya pekerja perempuan, sangatlah rentan mengalami segala bentuk tindakan kekerasan dan diskriminasi seperti sulit mendapatkan hak untuk berserikat, hak cuti hamil, cuti haid, hubungan industrial yang tidak adil serta hak perlindungan dan keselamatan kerja.
“Hal ini disebabkan karena banyak di antara mereka yang belum memahami hak-hak pekerja perempuan, serta merasa takut, malu dan tidak mengetahui tempat untuk melapor ketika mengalami kekerasan ataupun diskriminasi di tempat kerja,” tuturnya.
Bupati Musi Banyuasin, Dr Dodi Reza Alex Noerdin, mengatakan berdirinya proyek RP3 ini memberikan jaminan kepada masyarakat Musi Banyuasin, khususnya pekerja perempuan, bahwa sudah terdapat fasilitas untuk meningkatkan perlindungan pekerja perempuan dari setiap bentuk kekerasan dan diskriminasi di tempat kerja.
“Pemerintah daerah akan terus mendukung kebijakan yang dapat meningkatkan keselamatan dan kesejahteraan masyarakat setempat,” ucapnya.
Kepala Daerah Inovatif Indonesia ini menyebutkan, realisasi keberadaan RP3 ini juga merupakan langkah konkrit Pemkab Muba dalam menerapkan kesetaraan gender di Muba khususnya di sektor pekerja perempuan di Muba.
“Dengan keberadaan RP3 ini kami memastikan pekerja perempuan mendapatkan akses yang baik dan setara dalam pengembangan kapasitas dan promosi kerja, memberikan kebijakan hak reproduksi bagi pekerja perempuan seperti cuti haid, cuti melahirkan dan cuti keguguran dan lain sebagainya,” urainya.
Pejabat Sementara Presiden Direktur PT Hindoli, Anton Asmara mengatakan, pihaknya bangga dan berterima kasih kepada Kementerian PPPA dan Bupati Muba Dodi Reza Alex Noerdin yang telah memilih PT Hindoli sebagai institusi pertama yang melaksanakan proyek percontohan RP3 di sektor perkebunan.
“Cargill memahami bahwa meningkatkan kesejahteraan masyarakat membutuhkan upaya berkelanjutan dari berbagai pihak – termasuk industri, pemerintah, dan pemangku kepentingan lainnya. Kami berharap proyek percontohan RP3 ini dapat ditiru oleh perusahaan swasta lainnya, sehingga seluruh pekerja perempuan memiliki tempat yang aman dan efektif untuk secara terbuka menyampaikan keluhan atau pengalaman yang tidak menyenangkan yang mereka hadapi,” terangnya.
Dalam kunjungannya ke PT Hindoli, Menteri Bintang Puspayoga juga turut meresmikan Taman Asuh Ceria (TARA) yang pertama di Indonesia, yang telah memenuhi persyaratan standarisasi KPPPA. Fasilitas ini memberikan layanan dalam memenuhi kebutuhan pengasuhan anak-anak saat orang tua bekerja, termasuk saat para ibu bekerja. Dengan TARA, Cargill dapat memberikan pengasuhan sesuai hak anak-anak sebagai bentuk dukungan perusahaan terhadap orang tua yang bekerja dan anak-anak.
Acara juga di hadiri Ketua Bidang Ketenagakerjaan Gapki Indonesia Sumarjono Saragih. Dihadiri Dandim 0401 Muba Letkol Arh Faris Kurniawan SST MT, Kapolres Muba AKBP Erlin Tangjaya SIK, Ketua TP PKK Muba Thia Yufada Dodi Reza, Camat Sungai Lilin Agus Kurniawan SIP dan Jajaran PT Hindoli.
Komentar