oleh

LMP Marcab Muba : PJ Bupati Muba Tidak Harus Asli Muba, Tidak Terlibat OTT Muba 2015 dan 2021 serta Kasus Dugaan Korupsi Lainya

-Organisasi-47 Dilihat

mubapost.com
Rabu, 06 April 2022

Sekayu Muba – Sumsel, Menyikapi situasi dan kondisi kabupaten Muba menjelang berakhirnya masa jabatan Bupati dan Wakil Bupati Muba periode 2017 – 2022 yakni tepatnya pada tanggal 22 Mei 2022 mendatang.

Dengan Jedah waktu yang begitu panjang dari 22 Mei 2022 hingga menjelang Pemilu Serentak di awal dan akhir tahun 2024.

Dan berdasarkan aturan yang berlaku maka sejak 23 Mei 2022 kabupaten musi banyuasin bumi Serasan Sekate kepemimpinan nya akan di lanjutkan oleh PJ Bupati Muba, tentunya telah memenuhi syarat untuk menjabat sebagai PJ Bupati berdasarkan pada usulan Gubernur Sumsel lalu di setujui oleh menteri dalam negeri.

Satoto Waliun Selaku Ketua Ormas Laskar Merah Putih Markas Cabang Kabupaten Musi kepada awak media ini menyampaikan aspirasi nya,” Bahwa Kondisi Muba saat ini sedang dalam situasi yang tidak normal salah satunya adalah soal isu devisit keuangan daerah dan polemik rotasi jabatan serta dampak dari Perkembangan Kasus OTT yang belum tuntas.

kita elemen Muba di tuntut untuk tetap menjaga kondusifitas daerah kita, agar rencana pembangunan Muba melalui APBD Muba 2022 tetap berjalan sebagai mana mestinya, meskipun pada pelaksanaanya nanti ada perubahaan pembangunan berdasarkan prioritas kepentingan umum yang harus di dahulukan seperti perbaikan dan pembangunan infrastruktur dasar dan belanja wajib.

Harapan kami ormas laskar merah putih Marcab Muba adalah pelaksanaan APBD Muba 2022 agar Segera di laksanakan dan Pihak Pemerintah Daerah harus legowo mengedepankan kepentingan umum dan Masyarakat di atas kepentingan lainnya, misalnya Pemkab harus berani menunda seluruh rencana belanja daerah di seluruh OPD untuk kegiatan Bimtek dan lain sebagainya yang tidak terlalu penting,” Ungkap totok.

Di singgung soal siapa yang pantas menjadi PJ Bupati Muba, totok Mengatakan dengan tegas bahwa kami laskar merah putih menyatakan,” PJ Bupati Muba Tidak harus Orang Muba baik itu mantan pejabat Muba maupun orang Muba yang sebelumnya bertugas sebagai ASN di luar kabupaten Muba.

Siapapun berhak menduduki posisi PJ Bupati Muba asalkan yang bersangkutan telah memenuhi persyaratan dan layak menjabat sebagai PJ Bupati, sebab Penetapan PJ Bupati itu adalah kewenangan Mendagri berdasarkan pada Usulan Gubernur Sumsel yang sebelumnya telah di pertimbangkan dengan sebaik baiknya dan secermat cermatnya oleh Pak Gubernur.

Namun kami berharap kepada Gubernur Sumsel agar kiranya siapapun PJ Bupati Muba yang di tunjuk nanti itu bukan lah seseorang pejabat yang di duga terlibat kasus OTT Muba 2015 dan OTT Muba 2021 serta dugaan kasus korupsi lainya baik di duga terlibat secara langsung maupun tidak langsung.

Selain itu yang bersangkutkan punya niat untuk membangun Muba dengan melibatkan seluruh elemen masyarakat Muba dan siap dengan sungguh sungguh melaksanakan RPD kabupaten Muba tahun 2023 – 2026 serta mampu menjalin komunikasi keseluruh instansi terkait dan elemen masyarakat Musi Banyuasin, bersikap netral mengedepankan aturan dan musyawarah mufakat termasuk menjaga dan memprioritaskan kemampuan SDM dan Kearifan Lokal,” tutup totok.

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

News Feed